Potret Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial

Kementerian Sosial ditahun 2014 ini mengucurkan bantuan sosial sebesar 7 trilyun. Informasi ini saya baca di http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/19/15/818669/hindari-penyimpangan-kemensos-optimalkan-pt-pos  .  Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini diserahkan langsung kepada PT POS dan Bank. Hal ini dilakukan oleh kementerian untuk mencegah penyimpangan dana. Kementerian sosial hanya mengawasi sebatas dana bantuan itu sampai pada pihak PT POS dan bank turun seratus persen. Untuk administrasi dan pengelolaan diserahkan kepada daerah.

Berita ini adalah berita yang menggembirakan bagi masyarakat kurang mampu. Karena mereka bisa langsung mendapatkan dana bantuan itu menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Melalui dana tersebut masyarakat bisa menggunakannya untuk modal maupun biaya sekolah.

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial ini saya lihat siang tadi di sebuah bank daerah di kota saya. Suasana di bank daerah ini tidak seperti biasanya yang saya lihat. Di depan bank tempat parkir penuh dengan mobil-mobil angkutan yang biasanya digunakan oleh masyarakat pedesaan. Mulai dari angkot, mobil pribadi, dan sepeda motor. Ketika saya memasuki ruangan di bank daerah tersebut, saya melihat banyak kursi untuk antrian ditata dan banyak pula yang sudah diduduki oleh nasabah. Namun yang sangat menarik perhatian saya adalah, kebanyakan dari mereka adalah piyayi-piyayi sepuh, yang menurut perkiraan saya umurnya sudah sekitar tujuh puluhan tahun mungkin lebih. Itu terlihat dari fisik mereka yang sudah keriput, rambut beruban, tubuh membungkuk, berjalanpun dengan susah payah. Kalau kita melihat artis mpok Nori (maaf saya jadikan contoh karena beliau artis yang sudah sepuh juga, biar pembaca gampang membayangkannya) seperti itulah gambaran orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Miris hati saya melihatnya. Kasihan mereka, para nenek tua ini turun dari tangga lantai dua dengan berpegangan pada kayu disisi tangga dengan terbungkuk-bungkuk, pelan, dan sangat hati-hati. Para orang tua ini ada yang didampingi, namun banyak pula yang hadir sendiri.

Sambil menunggu antrian di bank inilah saya sempatkan untuk ngobrol dengan seorang ibu yang umurnya lebih muda dari para nenek tadi. Setelah saya tanya, ternyata ibu ini hanya mengantarkan ibunya saja. Ibu ini bercerita bahwa, kami ke sini sedang mengurus bantuan sosial dari kementerian sosial. Bantuan itu sebesar 1,2 juta dan akan diberikan satu kali saja, tidak seperti BLSM atau bantuan sejenisnya. Pengajuan bantuan sosial ini dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan, lanjut ibu itu. Kemudian hari ini para penerima bantuan datang ke bank untuk ‘istilahnya’, menurut dia lagi, tanda tangan atau cap tiga jari sebagai syarat untuk mencairkan dana tersebut, dan itu tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Dana tersebut nanti akan dikelola oleh pemerintah desa, jadi penerima ini tidak serta merta menerima seluruh dana yang tertera di lembar perjanjian tadi sebesar 1,2 juta.  Dana tersebut nanti akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Untuk pencairan atau turunnya dana itu kapan, kami belum tahu. Nah.. dalam batin saya. Nenek-nenek sepuh ini dengan susah payah, yang mungkin menyempatkan waktu, kesempatan, tenaga, dan yang pasti uang mereka untuk ke kota. Karena ke kota mereka harus naik angkutan desa yang tentunya tidak gratis. Namun nanti mereka tidak menerima utuh bantuan sosial yang sudah mereka tanda tangani atau sudah mereka sepakati tadi, dan mungkin mereka pun tidak membaca isi dari berkas yang mereka tanda tangani. Sekali lagi saya mengatakan KASIHAN mereka, para orang-orang tua.

Saya menyudahi obrolan tersebut karena urutan saya ke teller telah sampai. Namun sepanjang perjalanan pulang saya sampai saya menulis tulisan ini saya masih bertanya-tanya dengan sistem bantuan sosial yang diberikan ini. Bantuan sosial dikucurkan ke PT POS atau bank daerah, namun kementerian sosial tidak memantau langsung tentang pendistribusian dana bantuan sosial tersebut di daerah. Apakah hal ini tidak memungkinkan terjadinya penyelewengan di level bawah, tingkat desa atau kelurahan. Karena administrasi, pengelolaan, dan pendistribusian menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh pemerintah daerah khususnya di desa/kelurahan. Kementerian sosial tidak bertanggung jawab jika dana tersebut nyangkut di daerah. Seperti yang ditulis dalam http://nasional.sindonews.com . Ibarat pepatah ‘lempar batu sembunyi tangan’. Mengucurkan dana bantuan namun tidak mau tahu bagaimana nasibnya, apakah sampai tujuan atau tidak.

Saya yakin tujuan dari pemberian bantuan sosial ini sangat mulia. Karena akan meringankan beban rakyat dari ketidakberdayaan dan kemiskinan. Namun jika dengan sistem pendistribusian ini saya berpendapat pasti tidak akan sampai seratus persen kepada para penerima yang seharusnya berhak untuk menerimanya. Karena semua pengelolaan diserahkan kepada pihak desa/kelurahan. Selain itu Kementerian Sosial pun tidak memantau sampai level bawah, hanya memantau pada pendistribusian dana bantuan pada PT POS dan bank saja.

Meskipun ada sedikit kekhawatiran saya akan adanya penyimpangan yang mungkin terjadi di level bawah, yaitu desa/kelurahan, namun saya masih punya sedikit optimis, sedikit keyakinan. Dana bantuan ini akan merata dan sampai pada pihak yang membutuhkan karena yang mengelola adalah masyakat kecil. Dana pun kecil. Saya katakan sangat kecil, karena jika dibandingkan dengan uang negara yang telah raib diambil para koruptor mungkin hanya berapa persennya saja.

Harapan saya, sebagai masyarakat, rakyat biasa. Sistem pendistribusian dana bantuan sosial ini direvisi, dikaji ulang agar dana bantuan sosial  itu dapat tersampaikan dengan baik, diterima sebagaimana seharunya kepada para penerima yang seharusnya berhak. Selain itu semoga para pejabat, pengelola, pengurus dana bantuan sosial di daerah desa/kelurahan amanah dalam mengemban tugas mulia untuk rakyat. Menjadikan amanah ini menjadi ladang amal, dan Tuhanlah yang akan membalas apa yang mereka lakukan sebagai amal ibadah. Amiin.

Sumiatun, rakyat biasa.

6 Desember 2014